Permenkumham No 7 Tahun 2022 Sebuah Kesetaraan dan Keadilan Proses Hukum

0
275
Permenkumham No 7 Tahun 2022 Sebuah Kesetaraan dan Keadilan Proses Hukum
Kasubsi registrasi Artop Matana S.Hut menyampaikan pemaparan permenkumhan No 7 th 2022

Ketok palu pengesahan dari Peraturan menteri hukum dan ham no 7 tahun 2022 telah dilaksanakan. Ketok palu putusan ini sekaligus menjadi penyempurna penyempurna dari pasal mengenai Perubahan Kedua Atas Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Lebih lanjut Permenkumham nomor 7 tahun 2022 merupakan sebuah babak baru dari kelanjutan Putusan Mahkamah Agung nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang mengabulkan gugatan pasal 99 tahun 2002, ini hanya pada pasal 34a ayat 1 huruf a dan ayat 3, serta Pasal 43a ayat 1 huruf a dan ayat 3.

Artinya berdasarkan Permenkumham terbaru ini, maka salah satu syarat agar WBP dapat diberikan hak remisi, asimilasi, dan integrasi adalah telah membayar lunas denda dan juga uang pengganti. Sedangkan Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerja sama membantu dan membongkar tindak pidana yang dilakukannya) serta pertimbangan dari instansi atau lembaga lain tidak lagi menjadi syarat.

Tentu saja hal ini menjadi angin segar bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi asas keadilan dan juga kesetaraan. Seringkali kita menyuarakan kesetaraan atas dasar gender, persamaan hak, kesempatan, namun acapkali lupa bahwasanya substansi hukum yang lebih penting justru jarang disuarakan. Oleh sebab itulah dengan adanya permenkumham no 7 tahun 2022 menjadi babak baru sebuah sistem perbaikan hukum di Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tenggarong, sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan di provinsi Kalimantan timur yang terus berupaya meningkatkan pelayanan agar menjadi salah satu Lembaga Pemasyarakatan Terbaik di Indonesia dengan jargonnya LapasTerBaik, seiring sejalan dengan visi dan misi pemerintah di bawah Kementrian Hukum dan HAM konsen untuk menjalankan permenkumham no 7 tahun 2022 ini.

Hal ini dibuktikan dengan sosialisasi yang dilakukan pada hari selasa 15 Februari 2022 pukul 10.00 lalu, bertempat di aula atas lapas tenggarong dengan dipimpin langsung oleh kasi binadik beserta jajarannya. Adapun kegiatan ini diikuti oleh 100 WBP yang mewakili dari setiap kamar hunian beserta para kepala kamar.

Permenkumham No 7 Tahun 2022 Sebuah Kesetaraan dan Keadilan Proses Hukum
Suasana sosialisasi permenkumham No 7 tahun 2022 di aula atas

Over Crowding Hunian

Untuk diketahui sendiri bahwasanya jumlah warga binaan di lapas-lapas seluruh Indonesia saat ini mengalami over crowding (Super sangat sesak), dimana penyumbang daripada crowding ini sendiri didominasi oleh para narapidana kasus narkotika. Tentu para pecandu narkotika yang sejatinya harus dilakukan pemulihan dan rehabilitasi, akan sangat rancu jika harus dipenjarakan bukan di rehabilitasi.

Di lapas tenggarong sendiri juga mengalami over jumlah dimana daya tampung yang sejatinya diperuntukan bagi 355 narapidana, namun dihuni oleh sebanyak 1183 orang. Hal ini semakin rumit, manakala ketidak seimbangan jumlah narapidana yang bebas dengan narapidana yang dimasukan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adanya kekhususan Justice Collabolator (surat keterangan bersedia bekerja sama membantu dan membongkar tindak pidana yang dilakukannya) serta pertimbangan dari instansi atau lembaga untuk beberapa pidana kasus tertentu, terkhusus narkotika menjadi salah satu syarat dari pemberian remisi, pengurusan PB, CB, CMB, dan asimilasi membuat over crowding tidak terkendali.

Tentu jumlah ini bukanlah jumlah yang ideal, namun dengan keterbatasan yang ada para petugas lapas terus berusaha memberikan penjagaan, pembinaan, serta pelayanan yang maksimal. Hal ini terbukti dengan kegiatan pembinaan yang selalu di update, dimana lapas tenggarong selama satu tahun penuh kedepan akan selalu menyediakan pelatihan, dimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong menggandeng instansi LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) untuk membina keterampilan kemandirian para WBK di dalam Lapas.

Inovasi Program Pembinaan Tetap Berjalan

12 WBP Ikuti Pelatian Sablon DigitalDalam setahun kedepan akan ada 12 pelatihan yang akan dilaksanakan mulai dari desain grafis, barbershop, kopi, dan lain sebagainya dengan target jumlah WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang akan mengikuti sebanyak 240 orang.

Pelatihan ini menjadi tahun ketiga setelah tahun tahun sebelumnya juga dilaksanakan agenda pelatihan satu tahun penuh. Adapun pelatihan yang telah dilaksanakan mulai dati tahun 2020 sebanyak 24 ditambah dengan pelatihan yang dilaksanakan jasa konstruksi wilayah banjarmasin sebanyak 2 pelatihan sehingga total 26 pelatihan, tahun 2021 sebanyak 12 pelatihan, dan tahun ini 2022 akan ada sebanyak 12 pelatihan.

Permenkumham No 7 Tahun 2022 Sebuah Kesetaraan dan Keadilan Proses Hukum

Mengilhami bahwasanya kesetaraan dan keadilan dalam proses hukum harus ditegakan, maka dengan adanya permenkumham baru ini semoga keadilan dalam pelaksanaan penghukuman menjadi semakin kearah yang lebih baik. Ada sebuah adigum dalam hukum yang menyatakan Fiat justicia ruat caelum artinya : Keadilan harus ditegakkan, meskipun langkit akan runtuh. “Sebagai tambahan, ungkapan ini diucapakan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM)

Permenkumham No 7 Tahun 2022 Sebuah Kesetaraan dan Keadilan Proses Hukum
Proses asimilasi dan integrasi narapidana

Dan memberikan persamaan dalam hal kesetaraan pelayanan proses hukum adalah representasi dari adigum tersebut. Mengutamakan keadilan sebagai sebuah hal yang tidak boleh mendiskriminasi siapapun, terlebih untuk mendapatkan hak dan pengajuan proses-proses hukum baik itu proses pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMB selama pihak yang bersangkutan telah mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai perundang-undangan.

Salam pemasyarakatan

Humas Lapas Tenggarong

LapsTerBaik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here