Assesment Dan Klasifikasi WBP Sebagai Bagian Dari Program Revitalisasi Pemasyarakatan

    0
    1531

    Assesment Dan Klasifikasi WBP Sebagai Bagian Dari Program Revitalisasi PemasyarakatanProgram Revitalisasi Pemasyarakatan – Beragam permasalahan yang terjadi di rutan dan lapas di seluruh indonesia mendorong kementrian hukum dan ham Republik Indonesia melakukan sebuah keputusan yang dramatis. Keputusan yang tertuang dalam peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menjadi bukti sahih sebagai cetak birunya.

    UU No 35 tahun 2018 menimbang bahwasanya optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan dilakukan guna mencapai sebuah tujuan mulia. Tujuan tersebut adalah mencapai tujuan pembinaan narapidana agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, serta penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan.

    Peraturan yang dibuat tersebut memberikan pengarahan mengenai pembinaan dan juga penempatan para narapidana. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya assesment pada narapidana memiliki tujuan untuk memberikan penilaian terkait dengan faktor resiko kriminal dan juga penempatan yang sebaiknya dilakukan.

    Menurut Acik Veriati selaku kasi Assesment dan Klasifikasi Ditjen PAS Republik Indonesia dalam konsultasi teknis pemasyarakatan di hotel Amaris samarinda, menuturkan bahwasanya guna menunjang pola pembinaan yang berhasil adalah ia yang mampu mencari permasalahan yang di butuhkan oleh sang pelanggar hukum. Seperti di ketahui bahwasanya pembinaan terhadap mereka yang melanggar hukum di perlukan kesesuaian dengan tingkat resiko, faktor criminogenic, hingga penempatan yang sesuai.

    Assesment Dan Klasifikasi WBP Sebagai Bagian Dari Program Revitalisasi Pemasyarakatan

    Oleh karenanya lebih lanjut menurut Acik di perlukan assesment terhadap narapidana untuk menentukan bagaimana pola pembinaan, penempatan, dan juga faktor resiko dari setiap tahanan hingga ia menjadi narapidana dan pola pembinaannya. Walaupun memang para calon assesor klasifikasi dan penempatan WBP seyogyanya diberikan pelatihan dan disupervisi langsung oleh tim dirjen pas untuk bisa menjalankan fungsinya secara profesional khususnya penggunaan skala ukur Assesment Faktor-Faktor Criminogenic Indonesia.

    Assesment resiko dan penempatan serta kalsifikasi wbp ini diperlukan guna memberikan sebuah treatment tepat dalam pembinaan. Hari ini menurut acik pasih banyak pola pembinaan yang diberikan hanya sekedar menjalankan anggaran yang ada tanpa memperhatikan kebutuhan dan klasifikasi dari WBP itu sendiri. Dengan adanya assesment faktor diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam memberikan pembinaan maupun treatment perlakuan pada WBP.

    Klasifikasi Lapas Medium Security

    Lembaga pemasyarakatan kelas II B Tenggarong sebagai salah satu lapas yang dikategorikan sebagai lembaga pemasyarkatan dengan klasifikasi Medium Security Sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham no 35 tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, memiliki fungsi menjalankan program pembinaan Narapidana untuk mendorong perbuahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan narapidana.

    Lebih lanjut narapidana pada lapas medium security ditempatkan secara berkelompok pada blok hunian dengan memperhatikan, resiko pengulangan tindak pidana, resiko keselamatan dan keamanan, jenis kelamin, hingga minat dan bakat.

    Adapun pemberian program narapidana lapas medium security program pembinaan diantaranya;

    1. Pembinaan kesadaran beragama: Diselenggarakan guna merubah cara pandang dan pola pikir narapidana ke arah positif seerta usaha guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa.
    2. Konseling Psikologi: kegiatan untuk memperkuat motivasi, mengurangi tekanan emosi, mengubah kebiasaan buruk, membantu narapidana untuk mengembangkan potensi minat dan bakat serta membantu mencari jalan keluar dengan mengeksplorasi masalah yang dihadapi.
    3. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
    4. Rehabilitasi: kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengubah perilaku narapidana untuk menjadi pribadi yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Menurut Mahagangga dkk (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Hipersosialisasi Kriminalitas Narapidana Di LP Denpasar” sebuah studi multidisipliner merancang model pengembangan LP menemukan bahwasanya lembaga pemasyarakatan memiliki kecendrungan untuk menjadi school of crime. Dan salah satu penanganan tepat untuk meminimalisir hal tersebut adalah upaya pemberdayaan yang tepat dengan memperhatikan faktor latar belakang dan kebutuhan.

    Hal ini sesuai dengan konsep revitalisasi lembaga pemasyarakatan yang telah di cetuskan melalui pengklasifikasian serta mendorong setiap lapas untuk dapat melakukan Assesment pada tahanan dan juga narapidana. Semoga dengan hal ini mimpi untuk melakukan perubahan yang baik akan segera terwujud demi mimpi besar pemasyarakatan. Salam pemasyarakatan. Humas Lapas Tenggarong

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here